Pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar Sarasehan Pupuk Bersubsidi Bersama Bupati Wonogiri, Selasa (23/11/2021) di pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, mengundang perwakilan petani, pemilik/pengelola kios pupuk lengkap atau KPL (tempat penebusan pupuk bersubsidi), perwakilan produsen, pejabat Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) yang mengurus distribusi pupuk bersubsidi dan pejabat Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertan Pangan) untuk berdiskusi terkait berbagai permasalahan pupuk bersubsidi.

Sejauh ini, berbagai permasalahan yang dikeluhkan oleh petani dan pemilik/pengelola kios pupuk, salah satunya adalah alokasi atau realisasi pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat tidak sesuai kebutuhan petani sebagaimana termuat dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Alokasi lebih kecil dibanding kebutuhan, utamanya jenis NPK. Alokasi pupuk bersubsidi jenis itu hanya dapat memenuhi 45 persen kebutuhan.

Selain itu, beberapa masalah juga terjadi di sejumlah lini, seperti pemenuhan kebutuhan petani akan pupuk, penggunaan kartu tani, mekanisme penebusan, dan mekanisme penyaluran/distribusi kepada petani.

Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Watang Makmur, Desa Watangrejo, Kecamatan Pracimantoro, Giyanto, menyebut jika alokasi pupuk bersubsidi yang didistribusikan sesuai kebutuhan, maka tidak akan ada masalah pupuk.

 “Karena pupuk bersubsidi yang diperoleh kurang, petani mau enggak mau harus memenuhi kekurangannya dengan menggunakan pupuk kandang atau membeli pupuk nonsubsidi. Tapi kebanyakan pakai pupuk kandang/kompos,” kata dia.

Sementara itu Bupati Wonogiri Joko Sutopo menjelaskan bahwa pihaknya akan menampung setiap keluhan dan masukan dari petani dan melakukan pembenahan dan meninjau ulang pelaksanaan program pupuk bersubsidi di kabupaten Wonogiri.

“Diskusi ini sebagai upaya konkret dari pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mengantisipasi jangan sampai ada keruwetan dalam tata niaga pupuk, karena masih ada instrumen yang dijalankan yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga perlu melakukan pembenahan dan mungkin revisi kebijakan,” kata Bupati.

Bupati juga mengatakan pihaknya akan memantapkan komitmen bersama antara pemangku kepentingan baik dari bank sebagai mitra, produsen, distributor, pengecer, hingga petani yang tergabung dalam wadah kelompok atau gabungan kelompok petani.

“Hal ini juga untuk mewujudkan 6 prinsip tepat yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, jenis, tepat tempat, tepat mutu, dan tepat harga,” ujarnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Wonogiri, F.X. Pranata, melaporkan, tingkat penggunaan kartu tani di Kabupaten Wonogiri tercatat 58,3 persen. Dari total 172.463 keping yang terbagi, kartu tani yang digunakan sebanyak 100.593 keping. Kartu tani yang terbagi itu 96 persen dari total kartu tani yang tercetak sebanyak 179.662 keping. Masih ada 7.199 yang belum tersalurkan kepada petani.

Penulis : SIKP_kominfowng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *