Pemkab Wonogiri menggelar Forum Komunikasi Publik membahas Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Acara diselenggarakan di Ruang Girimanik Komplek Setda Kabupaten Wonogiri, Senin, (16/1/2023) siang.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo dalam bagian sambutan pengarahannya menekankan pada empat permasalahan yang harus bisa diselesaikan pada tahun anggaran 2024, yakni pengentasan kemiskinan, renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM).

Penyusunan RKPD tahun 2024 ini merupakan tahun ketujuh pada masa jabatan Bupati Joko Sutopo yang telah terpilih dua kali berturut-turut dalam Pilkada, yakni pada tahun 2016 dan 2021. Di awal masa jabatannya, Bupati Joko Sutopo mengatakan angka kemiskinan, kebutuhan renovasi RTLH, dan stunting cukup tingi, sedangkan IPM adalah terendah kedua di Provinsi Jawa tengah.

Bupati menuturkan, di awal masa jabatannya pada tahun 2016, angka kemiskinan hampir menyentuh angka 15 persen, rumah tidak layak huni mencapai 25 ribu rumah, dan stunting ada di angka 25 persen.

“Dengan program yang kami susun sedemikian rupa, angka kemiskinan saat ini ada di angka 10 persen, RTLH tinggal 5.000 rumah, dan stunting sudah turun jauh menjadi 10 persen,” tuturnya.

Terkait dengan IPM, Bupati yang akrab disapa Mas Jekek ini mengatakan bahwa rendahnya IPM juga menjadi pemicu lahirnya tiga masalah lainnya. Namun pihaknya mengaku telah menyusun program untuk mengintervensi penyelesaian masalah tersebut.

“Problem kami yang paling mendasar dan akut adalah indeks pembangunan manusia. Hal ini terlihat dari rendahnya angka rata-rata lama masa sekolah. Kebanyakan masyarakat Wonogiri lulus sekolah langsung bekerja merantau. Makanya kami anggarkan di tahun ini untuk seragam gratis bagi siswa SD dan SMP, juga program beasiswa bagi mahasiswa berprestasi sebesar 10 milyar rupiah. Kami harap anak-anak termotivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang tinggi dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah masyarakat kami,” kata Bupati.

Bupati optimis, seluruh permasalahan ini akan dapat teratasi dan terselesaikan di tahun 2024.

“Dengan intervensi program yang tepat, kami yakin dan optimis, kami kejar di tahun 2024 permasalahan-permasalahan ini akan dapat terselesaikan dengan baik,” katanya.

Bupati juga tak lupa berpesan agar proses perencanaan ke depan bukan hanya menjadi proses administratif, tetapi bisa memberi kontribusi lebih terhadap visi misi pemimpin daerah.

Sebagai tambahan informasi, RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun. Sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPD Kabupaten Wonogiri tahun 2024 menjadi acuan penyusunan APBD 2024.

Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 dengan berpedoman kepada sasaran-sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang ada baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

RKPD Tahun 2024 disusun melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik serta berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

Pendekatan top down, yaitu pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas nasional, sedangkan pendekatan bottom up adalah pendekatan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat melalui forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Pendetanan partisipatif melibatkan unsur-unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Di bidang politik, pendekatan perencanaan dilakukan dengan menerjemahkan visi misi kepala daerah terpilih. Pendekatan yang terakhir adalah teknokratik, yaitu pendekatan menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah.

Pendekatan yang berorientasi pada THIS dilakukan melalui pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah serta penguatan integrasi seluruh pihak dan sumber pendanaan pembangunan. Selain itu, implementasi money follow priority program dan program follow result menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dengan memperhatikan penajaman kesinambungan prioritas program/kegiatan, penajaman integrasi berbagai sumber pendanaan dan pengendalian pelaksanaan program guna mendukung pencapaian indikator kinerja.

Penulis : SIKP_kominfowng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *