BUPATI WONOGIRI : SWASEMBADA PANGAN BELUM BERPIHAK PADA PETANI


BUPATI WONOGIRI : SWASEMBADA PANGAN BELUM BERPIHAK PADA PETANI

Realisasi program swasembada pangan nasional bukan hal mudah bagi Pemerintah. Terlebih lagi, ketika kondisi riil petani belum mendapatkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah. Contohnya, ketika datang panen raya, harga jual hasil panen selalu ‘terjun bebas.’ Mengapa terjadi ? Karena penjualan hasil panen sangat ditentukan oleh sistem pasar bebas.

Demikian dikemukakan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, Rabu (7/3), saat melakukan sarasehan bersama para pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Tani (Klomtan) beserta para Kader Wanita Tani (KWT) di Balai Kelurahan Mojopuro, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. “Program swasembada pangan nasional, selama ini belum dibarengi dengan langkah keberpihakan pada petani. Petani sebagai produsen pangan, menemukan nasib kurang baik ketika datang musim panen raya, karena harga panenan selalu anjlok,” kata Bupati.

Ketentuan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah atau beras misalnya, imbuh Bupati, selalu di bawah harga tengkulak. Di sisi lain, pemerintah belum dapat hadir dalam menstabilkan harga komoditas pertanian. Ini terjadi, karena tidak memiliki otoritas dalam mekanisme pasar. “Sejauh ini yang dapat dilakukan pemerintah, masih terbatas pada langkah memberikan kebijakan yang meringankan petani.”

Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyerahkan bantuan dana pengembangan bidang pertanian untuk Kecamatan Wuryantoro berjumlah Rp 984 juta. Terdiri atas bantuan pengembangan tanaman kedele untuk areal seluas 350 Ha dengan nilai bantuan Rp 333 juta, bantuan modal pembelian gabah Rp 162 juta, bantuan perbaikan dan pembangunan sarana irigasi Rp 257 juta, bantuan rehabilitasi saluran tersier untuk P3A Wonotirto Rp 38,5 juta.

 

Reporter dan foto : Humas Setda Kab. Wonogiri

Apakah website ini bersifat informatif?

  • Pengunjung (333317 Kunjungan)
  • Hits (333317 Kunjungan)
  • Hari Ini (614 Kunjungan)
  • Kemarin (760 Kunjungan)