PEMKAB WONOGIRI FOKUS REKONSTRUKSI INFRASTRUKTUR PASCA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR


Pemerintah Kabupaten Wonogiri mulai melakukan pendataan secara akurat dan detil terkait kerusakan akibat bencana alam banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Wonogiri. Ketersediaan data dibutuhkan sebagai bagian dari perencanaan rekonstruksi sarana infrastruktur yang rusak. Hal ini diungkapkan Bupati Wonogiri Joko Sutopo ketika memimpin Rapat Evaluasi Tanggap Bencana yang digelar di Ruang Kahyangan Setda Kabupaten Wonogiri, Senin (4/12).

Bencana alam karena fenomena badai Cempaka ini menimbulkan dampak korban jiwa, kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, rumah penduduk, sarana pendidikan, kesehatan hingga bangunan Museum Karst di Pracimantoro. Data sementara yang berhasil dihimpun ada 13 jembatan rusak, kerusakan infrastruktur jalan terutama ke Desa Purwoharjo Kecamatan Karangtengah, 26  rumah roboh, 460 rumah rusak dan 217 rumah terendam.

Dari sektor pertanian jumlah luasan area tanaman padi yang terdampak kurang lebih 527 ha, lahan jagung 184 ha, kacang tanah seluas 21 ha, melon berkisar 2 ha dan tanaman ubi kayu dengan luasan 31 ha.

Lebih lanjut Bupati Wonogiri Joko Sutopo menegaskan bahwa dampak kerusakan infrastruktur terutama di Karangtengah begitu luar biasa, untuk mengembalikan fungsi sarana publik ini dibutuhkan perencanaan terkait pembangunan kembali. “Syarat utama adalah ketersediaan data yang benar-benar valid, terintegrasi, terkoneksi, sehingga bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Joko Sutopo.

Dalam tataran teknis, ia meminta seluruh SKPD terkait agar segera melengkapi data yang dibutuhkan secara detail termasuk potensi kerugian yang bisa dihitung, tidak hanya data yang menunjukan jumlah dan lokasi akan tetapi menampilkan juga gambaran visual.

Pada akhir arahannya, Bupati Wonogiri Joko Sutopo memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menunjukkan kepeduliannya kepada Wonogiri. “Masyarakat Wonogiri yang menjadi korban bencana tidak ada yang berkeluh kesah. Jika ada kekurangan dalam penanganan bencana merupakan satu hal yang logis dan akan menjadi bahan evaluasi dalam masa tanggap darurat. Melihat kondisi yang ada, masa tanggap darurat diperpanjang menjadi satu bulan agar dalam proses pencairan anggaran penanganan pasca bencana lebih fleksibel,” terangnya. 

 

Reporter + Foto : Humas Setda Wonogiri

Apakah website ini bersifat informatif?

  • Pengunjung (199642 Kunjungan)
  • Hits (199642 Kunjungan)
  • Hari Ini (613 Kunjungan)
  • Kemarin (663 Kunjungan)